TEMA KOMPETENSI BIDANG KEAHLIAN (KBK) PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Diberitahukan kepada Mahasiswa HKn yang akan merencanakan untuk memprogram matakuliah skripsi untuk memperhatikan Judul Skripsi yang akan diajukan ke Jurusan HKn agar sesuai dengan Kelompok Bidang Keahlian (KBK). Berikut tema KBK yang dapat digunakan sebagai acuan pembuatan judul Skripsi:

  1. TEMA KBK FILSAFAT, NILAI, DAN MORAL

1.        Penguatan perilaku moral Pancasila.

1.1.1   Penghargaan terhadap perilaku  yang   mencerminkan nilai-nilai Pancasila

1.1.2        Pembiasaan perilaku  sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

1.1.3        Menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

1.1.4        Desimenasi perilaku moral Pancasila

2.      Pendayagunaan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk pendidikan moral.

1.2.1        Identifikasi nilai-nilai moral Pancasila pada adat-istiadat masyarakat

1.2.2        Pendayagunaan nilai-nilai moral pada adat istiadat masyarakat untuk pendidikan moral.

1.2.3        Identifikasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang mencerminkan Pancasila

1.2.4        Pendayagunaan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang mencerminkan Pancasila untuk pendidikan moral

3.      Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, masyarakat perkotaan/ pedesaan, tradisi, lembaga ekonomi, dan organisasi masyarakat.

1.3.1        Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah

1.3.2        Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat perkotaan dan pedesaan

1.3.3        Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan lembaga ekonomi

1.3.4        Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasi masyarakat

1.3.5        Identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam jaringan media sosial

1.3.6        Kemampuan untuk mengambil keputusan moral

4.        Eksplorasi falsafah, nilai-nilai moral, dan pola pendidikan moral pada masyarakat adat

1.4.1        Identifikasi falsafah pendidikan moral pada masyarakat adat

1.4.2        Identifikasi nili-nilai moral yang dididikkan pada masyarakat adat

1.4.3        Identifikasi pola pendidikan nilai moral pada masyarakat adat

5.        Pengembangan model pembelajaran projek kewarganegaraan

1.5.1        Identifikasi pelaksanaan projek kewarganegaraan di sekolah

1.5.2        Penerapan model pembelajaran projek kewarganegaraan untuk meningkatkan hasil belajar PPKn

1.5.3        Pengembangan model pembelajaran projek kewarganegaraan pada situasi dan lokasi pendidikan yang beragam

6.        Pengembangan metode reflektif dalam pembelajaran moral.

1.6.1        Identifikasi metode reflektif dalam pembelajaran moral di sekolah

1.6.2        Penerapan metode reflektif dalam pembelajaran moral untuk meningkatkan hasil belajar PPKn

1.6.3        Pengembangan metode reflektif dalam pembelajaran moral pada situasi dan lokasi pendidikan yang beragam

7.    Pendekatan aksi dalam pendidikan antikorupsi

1.7.1        Identifikasi pelaksanaan pendekatan aksi dalam pendidikan antikorupsi

1.7.2        Penerapan pendekatan aksi untuk meningkatkan hasil belajar  pendidikan antikorupsi

1.7.3        Pengembangan model pendekatan aksi dalam pendidikan antikorupsi pada situasi dan lokasi pendidikan yang beragam

8.    Pengembangan media pembelajaran dan sumber belajar dalam pendidikan nilai moral dan norma.

1.8.1        Identifikasi media pembelajaran dan sumber belajar dalam pendidikan nilai moral dan norma.

1.8.2        Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar untuk meningkatkan hasil beljar pendidikan nilai moral dan norma.

1.8.3        Pengembangan media pembelajaran dan sumber belajar dalam pendidikan nilai moral dan norma pada situasi dan lokasi pendidikan yang beragam

9.    Pengembangan instrumen untuk mengukur perkembangan karakter siswa

1.9.1   Identikasi instrumen untuk mengukur perkembangan karakter siswa

1.9.2   Penggunaan instrumen untuk mengukur perkembangan karakter siswa

1.9.3   Pengembangan instrumen untuk mengukur perkembangan karakter siswa

  1. TEMA KBK HUKUM DAN KETATANEGARAAN

2.1.1        PENYIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT (KENAKALAN REMAJA, PROSTITUSI, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, NARKOBA, KORUPSI);

2.1.2        KONFLIK SARA;

2.1.3        KESADARAN HUKUM.

2.2.1        KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT);

2.2.2        PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK;

2.2.3        PIDANA PAJAK;

2.2.4        KEJAHATAN KORPORASI;

2.2.5        PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN;

2.2.6        PIDANA LINGKUNGAN;

2.2.7        PIDANA LALU LINTAS;

2.2.8        PIDANA ADAT;

2.3.1        PENGGOLONGAN PENDUDUK MENURUT HUKUM PERDATA;

2.3.2        EFEKTIFITAS SARANA PERDAMAIAN DALAM KASUS PERCERAIAN.

2.3.3        PENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS SYARI’AH;

2.3.4        ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN MODAL ASING;

2.3.5        KONTRAK KARYA BIDANG PERTAMBANGAN;

2.3.6        HUKUM JAMINAN;

2.3.7        PERLINDUNGAN KONSUMEN;

2.3.8        SENGKETA AGRARIA;

2.3.9        LEMBAGA ADAT;

2.3.10    PERKAWINAN ADAT;

2.3.11    HUKUM WARIS ADAT.

 

2.4.1        SEJARAH KETATANEGARAAN RI;

2.4.2        TEORI KONSTITUSI

2.4.3        PERBANDINGAN KONSTITUSI;

2.4.4        PENDIDIKAN KESADARAN KONSTITUSI;

2.4.5        PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA;

2.4.6        LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA;

2.4.7        KEWENANGAN DAERAH;

2.4.8        HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN RI;

2.4.9        FORMAT DEMOKRASI LOKAL BERDASARKAN PANCASILA.

2.4.10    OTONOMI DESA;

2.4.11    HAK ASASI MANUSIA;

2.4.12    PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI DEMOKRASI;

2.4.13    KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA;

2.4.14    PEMILU

2.4.15    SENGKETA HASIL PEMILU;

2.4.16    PILKADA;

2.4.17    SENGKETA HASIL PILKADA

2.5.1        TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH;

2.5.2        KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM MEMBERIKAN IJIN BERDIRINYA TEMPAT IBADAH.

2.5.3        PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN DAERAH;

2.5.4        BENTUK-BENTUK MAL ADMINISTRASI;

2.5.5        GUGATAN KELOMPOK ATAS TINDAKAN PEMERINTAH

2.5.6        PROBLEM PERIJINAN SATU ATAP;

2.5.7        PEMAHAMAN & KESADARAN MEMBAYAR PAJAK;

2.5.8        PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

2.5.9        KAJIAN AMDAL.

 

2.6.1        KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL;

2.6.2        SEJARAH DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

2.6.3        AKTUALISASI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

 

2.7.1        PENGEMBANGAN LABORATORIUM PRAKTIK PERADILAN;

2.7.2        TEKNIK PEMBUATAN PERJANJIAN;

2.7.3        TEKNIK PEMBUATAN GUGATAN;

2.7.4        PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

  1. TEMA KBK POLITIK DAN PEMERINTAHAN

3.1.1        Perilaku politik (warga, politisi, birokrasi) dalam pengambilan keputusan politik

3.1.2        Proses penguatan etika dan komunikasi politik pada (elit partai, karang taruna,elit desa)

3.1.3        Dampak penguatan etika dan komunikasi politik pada (elit partai, karang taruna,elit desa)

3.1.4        Pendidikan politik di sekolah,di masyarakat

3.1.5        Pemikiran tokoh nasional tentang politik kenegaraan

3.1.6        Pengembangan pendidikan politik partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan

3.2.1        Partisipasi perempuan dalam politik

3.2.2        Resistensi partisipasi perempuan dalam politik

3.2.3        Kerjasama aparatur pemerintah pusat, daerah, dalam desa dengan mitra dalam pembangunan

3.2.4        Pelaksanaan GG di pemerintah (pusat, daerah, desa) dalam pembangunan

3.2.5        Kemitraan pemerintah-masyarakat-swasta dalam pembangunan

3.3.1        Manajemen pelayanan publik pada program pemerintah pusat, daerah, desa

3.3.2        Budaya organisasi dalam konteks kualitas pelayanan public

3.3.3        Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik

3.3.4        Pola pelayanan publik berbasis kearifan local

3.3.5        Kualitas pelayanan publik

 

3.4.1        Partisipasi politik (masyarakat, pemula, mahasiswa) dalam pemilu, pilkada

3.4.2        Perilaku politik dalam pemilu, pilkada

3.4.3        Praktik deliberative demokrasi dalam masyarakat

3.4.4        Proses pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga negara

3.4.5        Peran nilai lokal dalam praktek demokrasi

3.4.6        Praktik demokrasi dalam kehidupan masyarakat

 

3.5.1        Peran kepemimpinan perangkat desa dalam pembanguan desa

3.5.2        Partisipasi warga desa dalam pembangunan desa

3.5.3        Peran lembaga desa dalam pembangunan

3.5.4        Peran BUMdes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

3.5.5        Dampak pengembangan kawasan perdesaan terhadap kesejahteraan warga

3.5.6        Kerjasama pemerintah-masyarakat-swasta dalam pembangunan kawasan perdesaan

3.5.7        Peran elit pedesaan dalam pembangunan kawasan perdesaan

3.6.1        Multikultural dalam memperkuat NKRI

3.6.2        Peran pemerintah dalam mengelola kebhinnekaan

3.6.3        Kebijakan pemerintah dalam penguatan Tanas

3.7.1        Persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA

3.7.2        Peran Indonesia dalam OKI

3.7.3        Peran Indonesia dalam ASEAN

3.7.4        Eksistensi pasar tradisional dalam menghadapi pasar modern

3.7.5        Kesiapan warga Negara dalam menghadapi persaingan pasar

3.7.6        Ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi pasar global

3.7.7        Kebijakan pemerintah dalam melindungi ekonomi mikro, kecil dan menengah

3.8.1        Pengembangan pelaksanaan pembelajaran pendidikan politik dan pemerintahan  ( demokrasi, anti korupsi, nasionalisme) melalui kegitan kurikuler (intra, ekstra kurikuler)

3.8.2        Pengembangan media pembelajaran ….. dalam materi politik dan pemerintahan

3.8.3        Pengembangan instrumen penilaian pembelajaran politik dan pemerintahan.

3.8.4        Pengembangan bahan ajar politik dan pemerintahan

 

       4.   TEMA KBK SOSIAL BUDAYA

4.1.1        Konsumerisme dan gaya hidup masyarakat yang mengancam ketahanan social

4.1.2        Tuntutan Perilaku sosial budaya masyarakat yang selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia

4.1.3        Perilaku remaja yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa.

4.1.4        Mengantisipasi kenakalan remaja yang menyebabkan dekadensi moral bangsa

4.1.5        Membangun modal sosial masyarakat yang memperkuat keutuhan bangsa Indonesia

4.1.6        Peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menyikapi fenomena transeksual

4.1.7        Pola interaksi sosial berbasis perkembangan teknologi informasi (dehumanisasi)

4.2.1        Mengembangkan Model Komunikasi Lintas budaya Indonesia

4.2.2        Menciptakan harmonisasi Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika

4.2.3        Membangun Kolaborasi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika

4.2.4        Mengembangkan strategi responsif gender.

4.2.5        Membangun masyarakat berbasis masyarakat sipil (masyarakat kederajatan)

4.2.6        Membangun sikap toleransi dan empati sosial dalam masyarakat majemuk

4.2.7        Membangun kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk

4.3.1        Pergeseran Nilai-Nilai Sosial Budaya

4.3.2        Dampak perilaku menyimpang terhadap loyalitas masyarakat majemuk

4.3.3        Perkembangan budaya Indonesia

4.3.4        Perubahan sosial budaya Indonesia

4.4.1        Eksplorasi ragam nilai-nilai karakter bangsa berbasis kearifan lokal

4.4.2        Afirmasi nilai-nilai kearifan local

4.4.3        Pengembangan kearifan local

4.4.4        Restorasi budaya lokal dalam memperkuat jati diri bangsa

4.4.5        Persandingan nilai-nilai budaya sebagai potensi perekat persatuan bangsa.

4.4.6        Penguatan budaya lokal dalam konteks Indonesia

4.5.1        Strategi Manajemen konflik dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika

4.5.2        Antisisipasi konflik horizontal yang mengancam persatuan kesatuan bangsa

4.5.3        Mengantisipasi bahaya disintegrasi bangsa sebagai akibat konflik masyarakat Indonesia

4.5.4        Resolusi konflik untuk menciptakan harmoni sosial dalam kemajemukan masyarakat Indonesia

4.6.1        Pergeseran nilai-nilai budaya sebagai dampak globalisasi

4.6.2        Mengantisipasi dampak  globalisasi terhadap budaya Indonesia

4.6.3        Memanfaatkan Dampak globalisasi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya Indonesia.

4.6.4        Mengembangkan Industri seni kreatif untuk memperkuat jati diri bangsa

4.6.5        Pengaruh globalisasi terhadap kecintaan produk dalam negeri

4.7.1        Model pembelajaran  komunikasi lintas budaya

4.7.2        Model pembelajarn manajemen konflik

4.7.3        Model pembelajaran moral melalui pertunjukan seni tradisional (lagu daerah)

4.7.4        Model pembelajaran kepatuhan remaja terhadap norma kehidupan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*